Minggu, 15 Juni 2014

wow




wooow.......

Ahok bakal pilih langsung ketua RT/RW di Jakarta | merdeka.com

Let's be smart. Menurut Ahok, langkah tersebut untuk menghindari para ketua RT/RW bersifat preman.

Ahok bakal pilih langsung ketua RT/RW di Jakarta

 
Reporter : Saugy Riyandi 



Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menunjuk langsung para Ketua RT/RW di Jakarta. Selama ini, para ketua RT/RW di ibu kota dipilih melalui proses demokratis yakni dipilih warga secara langsung.

Menurut Ahok, langkah tersebut untuk menghindari para ketua RT/RW bersifat preman. Ahok menegaskan banyak ketua RT/RW yang sering menyewakan lapak-lapak serta kios-kios kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Selain itu, banyak ketua RT/RW yang tidak mempunyai masa tugas lantaran ingin meraup untung lebih banyak dari penyewaan lapak-lapak tersebut.

"Lebih baik sekalian saja. Ini ibu kota loh. Wali kota juga tidak dipilih. Lurah, camat juga tidak dipilih, bukan kades. Ya sudah RT/RW kita tunjuk aja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).

Ahok bakal memilih dari kader-kader PKK, pensiunan PNS serta tokoh masyarakat yang ingin perubahan di lingkungan kampungnya. Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan tugas-tugas pokok pada RT/RW tersebut yaitu melaporkan program kerja serta kegiatan yang dilakukan di lingkungannya setiap hari.

"Dia pagi siang sore mungkin melaporkan kondisi wilayahnya. Ya kita kasih gaji lah. Mungkin sekali kirim 10.000 misalnya. Sebagai ongkosnya dia gitu loh. Tanggung jawabnya. Nah kita kontrak per individu," kata dia.

Politisi Gerindra ini menambahkan rencana tersebut hanya terjadi di beberapa wilayah yang ketua RT/RW tidak bertanggung jawab. Apabila wilayah tersebut banyak yang berminat untuk ikut penunjukkan langsung maka Ahok bakal meminta masyarakat untuk melakukan pemilihan seperti biasanya.

"Nah jadi tidak kita kasih bebas seperti sekarang. Kalau 'preman' punya duit, punya lapak banyak, makin berkuasa dia, lapak parkir segala macam. Kita bayar mereka Rp 750.000 kok. Dari APBD. Terus kalau kasih uang begitu, operasional, tanggung jawabnya enggak jelas, buat apa? Lebih baik kita naikkan jadi Rp 1 juta, tapi tanggung jawabnya jelas," pungkas dia.

(mdk/dan)



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar