Kamis, 01 Mei 2014

det korupsi nggo mbayar tebusan sandera jare





Kemenlu bayar tebusan sandera di Filipina pakai duit korupsi

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo 


Merdeka.com - Mantan pegawai Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri I Gusti Putu Adnyana menyatakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat pernah memerintahkan supaya menarik kembali 'uang lelah' dalam pelaksanaan sidang dan konferensi internasional kurun waktu 2004 sampai 2005 yang sudah diberikan kepada beberapa orang. Dia melanjutkan, sebagian duit hasil rasuah itu ternyata dipakai buat membayar tebusan sandera di Filipina pada 2005.

Putu mengatakan, Sudjadnan waktu itu mendapat perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya membayarkan uang tebusan bagi sandera di Filipina. Dia melanjutkan, karena saat itu tidak ada uang yang siap dicairkan, maka Sudjadnan terpaksa memerintahkan supaya menarik kembali 'uang lelah' itu.

"Waktu itu ada kebutuhan untuk biaya tebusan sandera orang Indonesia di Filipina. Sekitar Rp 700 juta. Waktu itu anggarannya tidak ada. Pak Sudjadnan minta supaya dikembalikan terlebih dulu. Uang ini yang dipakai," kata Putu saat bersaksi dalam sidang terdakwa Sudjadnan Parnohadiningrat, di Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, Jakarta, Rabu (30/4).

Namun sayang, Putu tidak merinci peristiwa penyanderaan yang dimaksud. Dia juga tidak memaparkan siapa saja pejabat Kementerian Luar Negeri yang mengembalikan uang lelah itu.

Putu mengatakan, Sudjadnan adalah orang yang memerintahkan alokasi anggaran 'uang lelah' dalam pelaksanaan sidang dan konferensi internasional kurun waktu 2004 sampai 2005. Dia mengatakan cuma mencatat rincian dari Sudjadnan.

"Pemberian uang lelah itu atas perintah Pak Sudjadnan. Beberapa pihak yang dapat Menteri, Sekretaris Jenderal, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian pengendalian. Pak Sudjadnan yang menentukan jumlahnya, saya hanya mencatat saja," ujar Putu.

Putu berkilah, yang dimaksud 'uang lelah' sebagai pengganti biaya-biaya sebelum persidangan dan konferensi internasional dilaksanakan. Menurut dia, ketika usulan anggaran diajukan ke Kementerian Keuangan, dan sekretariat sudah dibentuk maka memerlukan biaya buat transportasi dan konsumsi. Sementara honor hanya diberikan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam kepanitiaan.

Putu mengaku mendapat uang lelah itu. Dia juga membuatkan tanda terima buatan sendiri kepada pihak-pihak yang menerima duit panas itu.

"Saya buatkan tanda terimanya. Tapi waktu 2008, Kementerian Luar Negeri direnovasi dan saat saya periksa dan tanya anak buah, dokumennya sudah banyak yang hilang. Cuma satu yang ketemu," sambung Putu.

Kendati demikian, lanjut Putu, sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, ditemukan ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan sidang dan konferensi internasional kurun waktu 2004 sampai 2005 sebesar Rp 1,68 miliar. Dia juga dituntut mengganti uang itu bersama dengan rekan kerjanya, Warsita Eka, serta Sudjadnan. Akibat kasus itu, Putu juga sempat dibui di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, selama beberapa waktu.

"Kami membayar secara tanggung renteng sesuai jumlah itu. Itu atas perintah Itjen. Saya bayar Rp 400 juta, Pak Eka Rp 400 juta, sementara Pak Sudjadnan Rp 800 juta," sambung Putu.

Dalam dakwaan Sudjadnan disebutkan, dari tindak pidana korupsi itu dia turut memperkaya beberapa pihak. Salah satu pihak yang kecipratan duit haram dari Sudjadnan adalah mantan Menteri Luar Negeri, Noer Hassan Wirajuda. Saat ini dia menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

"Terdakwa memperkaya Hassan Wirajuda sebesar Rp 440 juta," kata Jaksa Ahmad, saat membacakan berkas dakwaan.

Selain memperkaya diri Sudjadnan sebesar Rp 330 juta, Jaksa Ahmad menyatakan Sudjadnan turut memperkaya dua anak buahnya, Warsita Eka dan I Gusti Putu Adnyana, masing-masing sebesar Rp 15 juta dan Rp 165 juta. Sementara itu, Kepala Bagian Pengendali Anggaran Kemenlu Suwartini Wirta, menerima Rp 110 juta.

Kemudian, lanjut Jaksa Ahmad, Sekretariat Kemenlu kecipratan Rp 110 juta dari penyelenggaraan sidang dan pertemuan internasional itu. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kemenlu yang membidangi kegiatan mendapat Rp 50 juta.

Jaksa Ahmad menambahkan, beberapa pihak lagi yang menerima duit haram itu adalah beberapa Direktur yang membidangi. Antara lain Hasan Kleib (Rp 100 juta), Djauhari Oratmangun (sekarang Duta Besar RI untuk Rusia, sebesar Rp 100 juta), Iwan Wiranata Admaja (Rp 75 juta dan Rp 1,45 miliar), pembayaran pajak PT Pactoconvex Niaga pada 2004 dan 2005 masing-masing Rp 500 juta, dan pembayaran jasa konsultan fiktif PT Pactoconvex dan PT Royalindo sebesar Rp 600 juta.

Baca juga:
Terdakwa korupsi Bandara Bali divonis 10 tahun penjara 
Saksi: Alokasi 'uang lelah' atas perintah Sudjadnan 
Tilep dana bansos haji, Ketua MUI OKU Selatan masuk Rutan 
Polda Kalbar segera limpahkan berkas korupsi satelit 
Saksi akui ada 'uang lelah' buat Hassan Wirajuda

(mdk/has)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar