Jumat, 30 Mei 2014

bantaran kali




SURUH PULANG AJA KEDAERAHNYA MASING MASING...... KARENA MERUSAK LINGKUNGAN BANTARAN KALI.....

Sebanyak 80% Warga Bantaran Kali Berasal Luar Jakarta

Berita MEGAPOLITAN: Pemprov DKI segera melakukan penertiban pemukiman padat dan kumuh di bantaran kali, waduk dan jalan inspeksi di bantaran kali.

Rabu, 28 Mei 2014 | 13:41
   Email

Sebanyak 80% Warga Bantaran Kali Berasal Luar Jakarta

Lingkuhan kumuh di bantaran kali.
Lingkuhan kumuh di bantaran kali. (sumber: Antara)

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memprediksi penduduk yang tinggal di bantaran kali, waduk dan jalan inspeksi, hampir 80 persen bukan warga Jakarta. Mereka berasal dari daerah luar Jakarta yang ingin mengadu nasib di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki, Tjahaja Purnama, mengatakan sangat optimisti penertiban di kawasan tersebut yang merupakan area ilegal dapat mengurangi jumlah penduduk DKI Jakarta. Sebab, begitu banyak warga dari daerah lain yang menduduki kawasan terlarang tersebut.

"Kalau semua kawasan kumuh di bantaran kali, waduk atau jalan inspeksi disingkirkan, saya yakin penduduk Jakarta akan berkurang drastis," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut mantan anggota Komisi II DPR RI ini, Pemprov DKI segera melakukan penertiban pemukiman padat dan kumuh di bantaran kali, waduk dan jalan inspeksi di bantaran kali. Warga non Jakarta akan diminta untuk pulang ke daerah asalnya. Pemulangan warga akan dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah asal mereka.

Begitu banyaknya kawasan ilegal, Ahok menegaskan pihaknya akan memulai penertiban kawasan kumuh dan padat penduduk di jalan inspeksi di bantaran kali. "Saya optimistis, penertiban kawasan kumuh dapat mengurangi masalah sosial di Jakarta. Khususnya dua masalah tahunan yang selalu dialami Jakarta yaitu banjir dan kemacetan," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menerangkan membludaknya penduduk luar daerah yang datang ke Jakarta mengakibatkan Jakarta semakin semrawut. Mereka tidak dapat menyewa rumah tinggal yang dikenakan dengan harga tinggi.

Akhirnya, mereka tinggal di kawasan bantaran kali, waduk dan jalan inspeksi, yang harga sewa rumah sangat murah. Ditambah lagi dengan adanya pembiaran dari pemerintah dalam kurun waktu cukup lama, membuat kawasan tersebut semakin banyak dikuasai warga luar Jakarta.

"Mereka mengadu nasib, lalu dapat sewa rumah dengan harga murah, sekitar Rp 5.000 sampai Rp 10.000 perhari. Sudah dapat listrik dan air, lalu disediakan toilet bersama. Padahal di kawasan kumuh yang legal, tidak ada MCK, susah dapat listrik dan air. Itu yang jadi masalahnya," kata Basuki.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/MUT


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar