Jumat, 30 Mei 2014

anas



Anas Habiskan Rp 116,52 Miliar untuk Rebut Ketum Demokrat

Jakarta, HanTer - Anas Urbaningrum telah menghabiskan dana sebesar Rp 116,52 miliar dan 5,26 juta dolar AS untuk mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Anas Habiskan Rp 116,52 Miliar untuk Rebut Ketum Demokrat

Jumat, 30 Mei 2014 15:35:00 WIB | Dilihat : 824
Anas Habiskan Rp 116,52 Miliar untuk Rebut Ketum Demokrat
Anas Urbaningrum

Jakarta, HanTer - Anas Urbaningrum telah menghabiskan dana sebesar Rp 116,52 miliar dan 5,26 juta dolar AS untuk mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010 silam. Uang tersebut merupakan fee dari berbagai proyek untuk memuluskan berbagai proyek-proyek tersebut.

Jaksa Yudi Kristiadi memaparkan, Anas yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi dari Partai Demokrat di DPR periode 2009-2014, telah menerima uang sebesar Rp 2,10 miliar dari PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang. Nah, uang tersebut kemudian digunakan Anas untuk membayar hotel-hotel tempat menginap para pendukung Anas dalam kongres tersebut.

Kemudian, kata Yudi, Anas menerima Rp 84, 51 miliar dan US$ 36,07 ribu dari Muhammad Nazaruddin. Uang tersebut selanjutnya digunakan Anas untuk biaya pertemuan dengan DPC dan DPD Partai Demokrat dalam rangka persiapan pencalonan sebagai Ketua Umum.

Hal itu dilakukan Anas untuk pertemuan tandingan saat Andi Alifian Mallarangeng mendeklarasikan sebagai calon Ketua Umum. Anas juga melakukan roadshow bersama tim suksesnya, dan untuk pendeklarasian pencalonan diri.

Selain itu, uang tersebut juga digunakan Anas untuk biaya event organizer untuk menyambut peserta kongres, pembelian Blackberry yang dibagikan kepada pendukungnya dan untuk pembuatan iklan ke sejumlah media cetak.

Anas juga disebut menerima uang sebesar Rp 30 miliar dan 5,22 juta dolar AS untuk pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Uang tersebut juga diperoleh dari Muhammad Nazaruddin mewakili Permai Group.

"Padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa Yudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (30/50).

(Anugrah)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar