Rabu, 26 Juni 2013

Perjalanan

Soto

Whatsapp

Pendiri WhatsApp Komentari Orang
Indonesia
Selasa, 25 Juni 2013 | 08:51 WIB
WhatsApp
KOMPAS.com — Di tengah pertumbuhan
jumlah pengguna serta volume pesan yang
diproses WhatsApp per harinya, layanan
pesan instan tersebut memandang
Indonesia sebagai salah satu pasar yang
paling penting dari segi ukuran dan
pertumbuhan.
"(Indonesia) masuk dalam lima besar
wilayah yang pertumbuhannya paling
tinggi," tulis pendiri WhatsApp, Brian
Acton, dalam korespondensi e-mail
dengan Jakarta Post.
Acton menambahkan bahwa WhatsApp
telah menjadi salah satu aplikasi
terpopuler di kalangan pengguna mobile
Tanah Air. "WhatsApp adalah aplikasi
berbayar nomor satu di iPhone serta
nomor dua untuk kategori aplikasi gratis
di Android dan BlackBerry."
Tingginya angka penggunaan WhatsApp di
Indonesia, menurut juru bicara Neeraj
Arora, adalah karena penduduknya
"sangat suka ngobrol dibanding di negara-
negara lain". "Aplikasi ini dipakai berkali-
kali setiap harinya," ujar Arora.
Meski menolak mengungkapkan jumlah
pesan yang diproses WhatsApp dari
pengguna di Indonesia, Arora mengatakan
bahwa Indonesia termasuk salah satu
pasar yang paling aktif berkirim pesan di
wilayah Asia Tenggara.
WhatsApp dalam beberapa tahun terakhir
terus mengalami pertumbuhan dari segi
jumlah pengguna dan volume pesan yang
diproses. Perusahaan ini minggu lalu
mengumumkan telah memiliki 250 juta
pengguna dan memproses 27 miliar pesan
setiap harinya secara global.
Tetap gratis
Kendati kini menghadapi persaingan dari
penyedia layanan sejenis seperti WeChat,
Line, dan Kakao Talk, Arora mengatakan,
WhatsApp bakal tetap menggratiskan
layanannya di platform Android dan
BlackBerry.
"Kami mau menunggu dulu sampai ada
infrastruktur pembayaran yang memadai,
baik melalui mekanisme carrier billing
(potong pulsa) maupun kartu kredit
sebelum menarik bayaran," imbuh Arora.
Menghadapi kompetitor yang gencar
berpromosi di Indonesia, WhatsApp
menyatakan bakal menanggapi dengan
"meningkatkan kecepatan, keandalan, dan
kekayaan fitur" dari layanannya.
Seiring dengan pertumbuhan smartphone
yang diperkirakan bakal mencapai 42
persen dari keseluruhan pasar ponsel di
Indonesia tahun 2016 mendatang,
WhatsApp memproyeksikan angka
penggunaan aplikasinya bakal terus
terdorong.
Perusahaan ini pun berencana terus
menjalin kerja sama dengan operator
seluler di Indonesia dalam menyediakan
paket data yang meliputi penggunaan
WhatsApp.

Selasa, 25 Juni 2013

Mumet

Wengi

Presiden melanggar hukum (termasuk konstitusi/UUD)


From: <djuliadi55@gmail.com>

Liku-Liku Pemakzulan Presiden/Wapres

Oleh: Mas Isharyanto | 04 April 2013 | 04:49 WIB

Tiap kali percakapan politik mengarah kepada isu-isu strategis seperti kasus Century, ancaman kudeta terhadap Presiden, dan masalah harga bahan bakar minyak, selalu diikutsertakan pernyataan atau analisis apakah presiden/wakil presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatan.

Pada dasarnya presiden/wapres yang langsung dipilih oleh rakyat, tidak dimaksudkan untuk diberhentikan oleh parlemen. Konstitusi sistem presidensial menjamin stabilitas pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan yang sudah ditentukan (fixed term). Namun, stabilitas konstitusional ini bukan untuk menghalangi proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mekanisme pemakzulan presiden/wapres diatur dalam konstitusi, yaitu dalam hal presiden/wapres melanggar hukum atau tak lagi memenuhi syarat jabatan.

DPR dapat memutuskan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden/wapres, tetapi dugaan itu akan diputuskan MK berdasarkan proses pembuktian dalam sidang. Kalau MK memutuskan presiden/ wapres terbukti melanggar hukum, DPR meneruskan putusan MK ke MPR. Setelah MPR memakzulkan presiden/wapres, belum jelas apakah bukti-bukti dalam persidangan dan putusan MK akan langsung ditindaklanjuti oleh peradilan pidana (kompetensi Mahkamah Agung). Kalau MPR tidak memakzulkan karena faktor politik meski MK memutuskan dugaan DPR terbukti, peradilan pidana mungkin dilaksanakan setelah masa jabatan presiden/wapres berakhir.

Jelas, pemakzulan oleh MPR adalah implikasi politik dan bukan sanksi pidana. Pemakzulan presiden/wapres "sekadar" mendudukkannya setara warga negara. Ini adalah perlakuan istimewa (bukan hak) karena presiden/wapres bukan warga negara biasa. Tindakan MPR menghilangkan rintangan jabatan sekuat presiden/wapres mungkin dapat melancarkan proses peradilan pidana. Namun, politik penegakan hukum pada Pasal 7A-7B UUD 1945 ini tak mudah diwujudkan.

Ketentuan  UUD 1945 mengatur pernyataan pendapat itu secara umum (lex generalis) dan secara khusus (lex specialis). Pengaturan umum diletakkan di Pasal 20A (sebetulnya sekadar rule of reference atau "cantolan" pengaturan) dan pengaturan khusus dirinci di Pasal 7A-7B UUD 1945. Prosedur penggunaan hak menyatakan pendapat diatur lebih lanjut dalam UU Susduk 2003 dan Peraturan Tata Tertib DPR 2004-2009. Jadi, ada dua macam pernyataan pendapat sebagai instrumen pengawasan DPR. Pertama, mosi DPR tentang kejadian luar biasa ataupun sebagai konsekuensi hak angket dan hak interpelasi. Kedua, mosi DPR dalam rangka pemakzulan presiden/wapres.Hak menyatakan pendapat DPR merupakan instrumen pengawasan parlemen yang diatur secara umum (lex generalis) dan secara khusus (lex specialis) dalam konstitusi, masing-masing di Pasal 20A dan Pasal 7A-7B UUD 1945. Secara khusus hak menyatakan pendapat DPR dalam rangka pemakzulan presiden/wakil presiden harus didukung 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir pada Rapat Paripurna DPR.

Kedua "jenis" hak menyatakan pendapat (HMP) diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 27/2009 (UU MD3). Pertama, HMP tentang kejadian luar biasa maupun sebagai konsekuensi hak angket dan hak interpelasi. Kedua, HMP dalam rangka pemakzulan presiden/wapres. Tanpa membedakan jenis HMP, Pasal 184 Ayat (4) UU MD3 menambahkan tahap baru, yaitu usul penggunaan HMP bagi kedua HMP dan harus didukung oleh 3/4 dari 3/4 anggota yang hadir pada Rapat Paripurna DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 dan 26/PUU-VII/2010 membatalkan Pasal 184 Ayat (4) itu. MK menyatakan, penyamarataan itu bertentangan dengan maksud dan semangat konstitusi yang mengatur HMP secara umum dan khusus. MK menilai ketentuan UU MD3 itu mempersulit pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional DPR karena lebih berat dari persyaratan konstitusi. Menurut MK, Pasal 184 Ayat (4) melemahkan demokrasi dan dapat mengakibatkan pelanggaran dalam proses kontrol terhadap presiden/wapres. MK juga berpendapat, persyaratan saat mengusulkan penggunaan HMP seharusnya lebih ringan dari lex specialis dalam konstitusi.

Namun, UU Nomor 27/2009 (dikenal sebagai UU MD3) menambahkan tahap pengambilan keputusan tentang usul (gagasan) penggunaan hak DPR tersebut. Usul penggunaan hak dapat dimajukan oleh 25 anggota. Akan tetapi, Rapat Paripurna DPR untuk menerima/menolak gagasan itu harus dihadiri 3/4 jumlah anggota dan diputuskan oleh 3/4 jumlah anggota yang hadir—syarat baru pada Pasal 184 Ayat (4) ini sedang diuji di MK. Persetujuan DPR ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus dalam 60 hari. Hasil Pansus diwujudkan sebagai mosi pemakzulan, yang akan diputuskan oleh 2/3 jumlah peserta Rapat Paripurna DPR dari 2/3 jumlah anggota DPR yang harus hadir dalam rapat.

Syarat baru tersebut merintangi hak DPR untuk menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan presiden/wapres.pemakzulan cukup didukung 2/3 anggota dari 2/3 peserta Rapat Paripurna DPR, tetapi mosi itu harus diadili di MK. Syarat baru itu serupa dengan logika berikut ini: meski Anda terbukti memenuhi segala syarat sebagai WNI yang memiliki hak pilih, tetapi Anda hanya dapat menggunakan hak pilih apabila terdaftar dalam daftar pemilih.

Norma UUD 1945 mengatur pemakzulan presiden/wapres oleh MPR "sekadar" melancarkan proses peradilan pidana yang diduga melibatkan presiden/wapres, yaitu menghilangkan rintangan jabatan untuk mendudukkan presiden/wapres setara dengan warga negara. Meski MK sudah membatalkan syarat "politis" berupa jumlah kuorum dan dukungan suara yang mempersulit usul HMP, HMP dalam rangka pemakzulan harus memenuhi syarat kualitatif seperti dugaan pelanggaran pidana. Pembatalan Pasal 184 Ayat (4) tak serta-merta bermuara kepada pemakzulan presiden/wapres. DPR lebih mudah memutuskan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden/wapres, tapi dugaan itu akan diputuskan MK berdasarkan proses pembuktian dalam sidang (Pasal 7A-7B UUD 1945 dan Pasal 80 UU MK 2003).
Powered by Telkomsel BlackBerry®

--

Singa

Berita gak enak ......


From: <djuliadi55@gmail.com>

Sabtu, 22 Juni 2013

Kalah Judi

Perdana Menteri Singapore, Lee Hsien loong, berkunjung ke Indonesia. Di pelabuhan udara, Presiden menyambutnya gembira, kemudian duduk bersama di dalam mobil kehormatan.

Selama di perjalanan, dgn bangga president menunjuk kepada ribuan org yg berdiri di pinggir jalan, yg telah dipersiapkan sebelumnya, sambil mengibar ngibarkan bendera Singapura dan Indonesia.

 Tapi Lee mengerutkan keningnya.

"Banyak sekali pengangguran di negara Anda," kata Lee Hsien loong, "Di negara kami tak seorang pun mau membuang-buang waktunya seperti itu. Mereka bekerja, dan tak punya waktu berdiri di pinggir jalan."

Mendongkol hati president mendengarkannya. Begitu lee pulang, ia menyusun rencana utk berkunjung ke Singapore, ingin membuktikan apakah benar tak ada pengangguran di Singapore.

Beberapa hari kemudian, president dan rombongan tiba di Singapore. Lee Hsien Loong menyambutnya di pelabuhan udara dan bersama-sama menuju istana negara.

Di sepanjang jalan, tak seorangpun yg berdiri di pinggir jalan menyambut mereka.

"Anda lihat," celetuk Lee, "Tak ada yg menganggur." Keesokan harinya,
bersama ajudannya mengelilingi kota di Singapore. Tak seorang pun
penganggur yg mereka temui.

Setelah beberapa hari mencari dgn sia-sia, akhirnya mereka bermaksud pulang kembali ke Indonesia. Dgn ditemani Lee mereka menuju pelabuhan udara.

Tiba-tiba, tampak seorang lelaki duduk termenung di pinggir jalan.

"Itu dia!" teriak president, "Kita berhasil menemukannya seorang!" Dia menyuruh ajudannya menghampiri orang tersebut.

Tak lama kemudian ajudannya kembali sambil berlari-lari. "Pak…Pak!" teriaknya,  "Dia acong  Pak, orang kita juga!"
Pedagang di.psr Tanah Abang.Katanya kalah judi di.Casino marina bay dan dia minta ongkos pulang tuh..    

Nah

Dus

Kirik

Batu Caves


From: "Adji Prihananto"

....stairway to the hell...

--

 
 

Duwit