Jumat, 03 Desember 2010

Fw: Nota Keberatan wartawan Kompas atas keputusan Dewan Pers




From: puthut yulianto

From: "mediacare" <mediacare@cbn.net.id>
Date: Fri, 3 Dec 2010 08:33:54 -0800
Subject: [media-jakarta] Nota Keberatan wartawan Kompas atas keputusan Dewan Pers

 



NOTA KEBERATAN atas KEPUTUSAN DEWAN PERS 
 
Oleh Reinhard Nainggolan
WARTAWAN HARIAN KOMPAS 
 
"SELAMATKANKEMERDEKAAN PERS"   SAYA,


REINHARD NAINGGOLAN, wartawan Harian KOMPAS, melalui kesempatan ini
ingin menjelaskan kepada publik dan rekan-rekan media tentang kondisi
yang menimpa SAYA terkait dengan pernyataan DEWAN PERS yang dimuat media
massa pada 1 Desember 2010. Hal ini, SAYA lakukan selain  sebagai upaya untuk mempertahankan profesi  SAYA sebagai jurnalis yang memiliki harkat dan martabat, juga untuk menyelamatkan KEMERDEKAAN PERS  yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers, dari  sebuah hal yang SAYA tidak lakukan sama sekali. 

Perlu SAYA jelaskan kasus ini bermula akibat laporan Sdri HENNY LESTARI, Direktur
Utama KITA Communication (Kitacomm) selaku Public Relations Consultant
IPO PT Krakatau Steel Tbk yang kemudian dijadikan alasan oleh Dewan
Pers, menuduh tanpa dasar, tanpa konfirmasi dan tanpa cek and ricek,
bahwa SAYA (bersama tiga wartawan dari media MetroTV, Seputar Indonesia
dan Detik.Com) yang bertugas meliput di Pasar Modal telah melakukan
PEMERASAN terhadap HENNY LESTARI untuk mendapatkan kemudahan dalam
membeli saham PT  Krakatau Steel Tbk ketika melakukan penawaran umum
perdana (initial public offering/IPO)  beberapa waktu lalu.Untuk
meluruskan tuduhan itu, yang kemudian menjadi konsumsi publik secara
sepihak, izinkan SAYA memberikan klarifikasi berupa fakta-fakta yang
bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun prinsip jurnalistik. 1.     
ADUAN KE DEWAN PERS DILAKUKAN DI SEBUAH RESTORAN DAN
TIDAK TERTULISSesungguhnya tidak pernah ada
fakta hukum bahwa HENNY LESTARI, dalam posisinya sebagai Public
Relations (PR) Consultant PT Krakatau Steel Tbk, telah melakukan
pengaduan secara resmi dan formal kepada Dewan Pers sebagaimana diatur
dalam PROSEDUR PENGADUAN ke DEWAN PERS sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan DEWAN PERS No 01/Peraturan/DP/I/2008.  Yang
ada dan menjadi fakta adalah yang bersangkutan pura-pura mengadu dan
sekadar curhat lalu melakukan gosip murahan kepada dua anggota DEWAN
PERS, yakni BAMBANG HARYMURTI (Redaktur Senior TEMPO) dan AGUS SUDIBYO
yang dilakukan di luar Gedung DEWAN PERS, tepatnya di RESTORAN SUSHITEI,
Plaza Senayan, pada Jumat 12 November 2010. Hal itu diakui sendiri oleh
HENNY LESTARI, sebagaimana tercantum dalam suratnya kepada Ketua DEWAN
PERS, Bagir Manan. (salinan surat terlampir-page 6-7)  SAYA
berkali-kali meminta Kepastian mengenai pengaduan secara resmi dari
HENNY LESTARI, antara lain kepada Anggota DEWAN PERS Bekti Nugroho.
Namun, Sdra Bekti Nugroho tidak pernah menjawab secara tegas apakah
HENNY memberikan pengaduan secara resmi/tertulis atau lisan/curhat. Ketika
memenuhi pangilan DEWAN PERS pada 23 November 2010, untuk dikonfrontasi
dengan HENNY LESTARI, SAYA juga kembali meminta DEWAN PERS untuk
menunjukkan pengaduan tertulis dan isi pengaduan dari HENNY. Karena
DEWAN PERS tidak bisa menunjukkan pengaduan tertulis itu dengan alasan
yang tidak jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan siapa pelapor
dan apa yang dilaporkan, SAYA tidak bersedia dikonfrontasi. Pada
24 November 2010, SAYA kembali memenuhi panggilan DEWAN PERS untuk
melakukan konfrontasi dengan HENNY LESTARI.  Saat itu, SAYA kembali
meminta bukti laporan tertulis dari pelapor, namun DEWAN PERS dan HENNY
LESTARI, tidak juga memenuhinya dengan berbagai alasan, antara lain :
(1) DEWAN PERS bisa menerima pengaduan secara lisan (pernyataan UNI
LUBIS, Pemimpin Redaksi ANTV). (2) Buat apa harus ada pengaduan tertulis
(pernyataan AGUS SUDIBYO dan BEKTI NUGROHO). (3) Apakah pengaduan
tertulis itu penting dan prinsip bagi saudara (pernyataan AGUS SUDIBYO
dan BEKTI NUGROHO). DEWAN PERS memang menjanjikan
akan memberikan laporan tertulis kepada SAYA setelah konfrontasi dengan
HENNY LESTARI, pada 24 November 2010. Namun hingga konfrontasi berakhir,
DEWAN PERS tidak memenuhi janji tersebut. HENNY LESTARI, juga menolak
memberikan laporan tertulis tanpa alasan yang jelas, bahkan meninggalkan
ruangan (walk out) ketika konfrontasi masih berlangsung, padahal SAYA
baru mengajukan dua pertanyaan dari 20 daftar pertanyaan yang SAYA
siapkan untuk konfrontasi. Yang ditunjukkan DEWAN
PERS kepada SAYA hanya surat HENNY LESTARI kepada Ketua DEWAN PERS,
Bagir Manan, yang isinya menjelaskan kronologis "CURHAT-nya" kepada dua
anggota DEWAN PERS, BAMBANG HARYMURTI dan AGUS SUDIBYO, dalam pertemuan
di Sushitei, Plaza Senayan, pada 12 November 2010. Surat
tersebut bukan aduan/laporan tertulis dan tidak ada menyebut nama SAYA
atau penjelasan mengenai tudingan "PEMERASAN" yang dilakukan wartawan
untuk mendapat jatah saham, sebagaimana disampaikan WINA ARMADA dan AGUS
SUDIBYO dan kemudian dipublikasikan media massa. SAYA
memang sengaja menyampaikan pertanyaan mengenai laporan tertulis itu
karena menurut SAYA hal itu penting apalagi sebelumnya,  DEWAN PERS
maupun ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) telah membuat pernyataan
dengan menuding adanya "PEMERASAN" seperti diberitakan
tempointeraktif.com pada 17 November 2010 dengan judul "Gerombolan
Wartawan Diduga Peras Saham KS" (sumber : Wina Armada-Anggota Dewan
Pers  dan Umar Idris–Sekretaris AJI Jakarta). Hal
itu, juga mengacu pada Peraturan DEWAN PERS No 1 Tahun 2008 tentang
PROSEDUR PENGADUAN ke DEWAN PERS pasal 1 ayat 3-5 yang menyatakan,
 "Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke DEWAN PERS"
(ayat 3); "Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap" (ayat 4);
"Pengaduan ditujukan kepada DEWAN PERS, alamat Gedung DEWAN PERS Lantai
VII-VIII, Jalan Kebon Sirih No 32-34, Jakarta" (ayat 5).Surat/pengaduan/laporan
resmi, jelas penting bagi SAYA karena selain menghormati peraturan
DEWAN PERS, laporan tertulis juga dapat menjadi acuan bagi SAYA dalam
melakukan konfrontasi. Itu juga sekaligus sebagai upaya klarifikasi SAYA
di kantor tempat SAYA bekerja di HARIAN KOMPAS. SAYA tentu keberatan
memberikan klarifikasi jika tuduhan yang dialamatkan kepada saya hanya
secara lisan atau lebih tepat disebut curhat yang kemudian terbukti
berubah-ubah, mulai dari pemerasan, meminta uang Rp 400 juta, melakukan
pemaksaan meminta jatah saham, sampai ke penggunaan hak istimewa.  Dengan
demikian, SAYA menduga ada sesuatu dibalik tuduhan-tuduhan itu kepada
sejumlah jurnalis, termasuk SAYA yang selama ini dipersepsikan sebagai 
sekelompok wartawan yang melakukan pemerasan, tekanan, meminta jatah
saham, serta membuat berita yang tidak berimbang dan proposional, dengan
hanya berdasarkan pada "CURHAT" HENNY LESTARI. Apa yang dituduhkan
kepada SAYA menjadi tidak jelas. DEWAN PERS dan HENNY bahkan terkesan
mencari-cari kesalahan SAYA. Ataukah sejak awal saya dikondisikan HARUS
BERSALAH?  Pertanyaan berikutnya adalah, ada
apa dengan  DEWAN PERS yang terkesan terburu-buru menghakimi dan
mengeksekusi  SAYA  tanpa pernah memeriksa bahkan membaca
tulisan-tulisan SAYA yang diterbitkan KOMPAS, seputar IPO saham PT
Krakatau Steel Tbk, apakah telah melanggar prinsip-prinsip dan kode etik
jurnalistik.   Saat dikonfrontasi dengan
HENNY pada 24 November 2010, SAYA beberapa kali bertanya kepada UNI
LUBIS, AGUS SUDIBYO, dan BEKTI NUGROHO, apakah mereka sebagai Anggota
DEWAN PERS telah membaca tulisan-tulisan saya yang diterbitkan KOMPAS,
seputar IPO saham PT Krakatau Steel Tbk? Saat itu, tidak satupun dari
mereka yang menjawab YA.  Hingga saat ini,
konfrontasi SAYA dengan HENNY LESTARI, belum tuntas dilakukan DEWAN
PERS. Klarifikasi data yang SAYA miliki juga belum sepenuhnya dilakukan
DEWAN PERS. Proses konfrontasi dan klarifikasi SAYA dengan HENNY
LESTARI, berakhir pada 24 November 2010, karena yang bersangkutan
meninggalkan ruang konfrontasi saat saya bertanya "Apakah Mbak HENNY
pernah menyatakan niat kepada saya untuk membeli saham Krakatau Steel
dan mengajak saya untuk ikut membeli? Namun HENNY LESTARI tidak
menjawab. Ketika HENNY LESTARI meninggalkan ruang
konfrontasi, SAYA sempat meminta agar dia tidak pergi begitu saja karena
saya masih memiliki 18 pertanyaan lagi yang bisa menjadi petunjuk dan
bukti, apakah HENNY yang  BERUSAHA MENYUAP SAYA atau SAYA yang melakukan
pemerasan/meminta jatah saham Krakatau Steel? DEWAN PERS
juga tidak berupaya menahan kepergian HENNY LESTARI dari ruang
konfrontasi, sehingga konfrontasi antara SAYA dan HENNY LESTARY berakhir
begitu saja tanpa kejelasan. Saat itu yang hadir di ruang konfrontasi
adalah tiga anggota DEWAN PERS, yakni BEKTI NUGROHO, UNI LUBIS dan AGUS
SUDIBYO, serta SAYA dan didampingi pimpinan HARIAN KOMPAS. Ketua DEWAN
PERS, Bagir Manan tidak pernah hadir saat konfrontasi, baik pada 23
November 2010 maupun 24 November 2010. Atas
kondisi tersebut, SAYA patut menduga HENNY LESTARI, Direktur Utama
Kitacomm selaku Public Relations Consultant IPO PT Krakatau Steel Tbk,
telah memanfaatkan kedudukannya dan posisinya, bahkan
kedekatannya dengan anggota DEWAN PERS untuk menyampaikan pengaduan
tanpa bukti yang jelas untuk "menyingkirkan" SAYA dan teman-teman
Wartawan Pasar Modal yang selama ini kritis terhadap proses IPO PT
Krakatau Steel Tbk. Patut
diduga pula, oknum DEWAN PERS (BAMBANG HARYMURTI dan AGUS SUDIBYO) juga
memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk kepentingan
pribadi/kelompok/golongan, dengan memproses dan mempublikasikan "CURHAT"
atau laporan sepihak (bukan laporann tertulis) dari HENNY LESTARI,
melalui grup media yang dipimpinnya, yakni TEMPO (lihat berita
tempointeraktif.com, "Gerombolan Wartawan Diduga Peras Saham KS" pada
17/11/2010, "Wartawan yang Minta Saham KS Harus Diberi Sanksi" pada
18/11/2010, "Dewan Pers Kantongi Nama Wartawan Pemeras Saham Krakatau
Steel pada 18/11/2010).  Suatu
hal yang menurut SAYA tidak lazim untuk ukuran sebuah lembaga Negara
bernama DEWAN PERS, yang langsung memproses dan menuding SAYA tanpa
meminta keterangan para pihak terlebih dahulu secara lengkap dan
berimbang. Tindakan ini melahirkann sebuah tanda tanya besar bagi SAYA,
"Ada Apa dengan DEWAN PERS?"SAYA berharap publik
bisa menilai secara jernih dan obyektif, bahwa kasus ini bukan murni
kasus pelaporan pelanggaran biasa. Tapi ini upaya untuk menyingkirkan
jurnalis dan media yang selama ini kritis dan melindungi kepentingan
ekonomi negara.  2.     
DEWAN PERS MELANGGAR FILOSOFINYA SENDIRIFilosofi
utama wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya adalah melakukan
klarifikasi secara memadai dan menghormati prinsip cover both side.
Wartawan yang melanggar prinsip ini telah menciderai profesi mulia
wartawan. Lalu bagaimana bila anggota DEWAN PERS (dewanya para wartawan
yang dianggap tahu dan seharusnya tidak boleh salah) tiba-tiba menabrak
dan melanggar prinsip ini dengan mempublikasikan "CURHAT" HENNY LESTARY
tanpa klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah
sejumlah Anggota DEWAN PERS yang jelas-jelas melanggar Kode Etik
Jurnalistik dalam kasus ini telah diberikan sanksi tegas oleh DEWAN
PERS?  Bahkan WINA ARMADA (Anggota
DEWAN PERS), mengeluarkan pernyataan bahwa sejumlah wartawan meminta
jatah saham PT KS sebanyak 1.500 lot dan meminta uang Rp 400 juta. WINA
ARMADA bahkan mengatakan tindakan wartawan ini telah merusak prinsip
penegakkan kebebasan PERS sebagaimana dikutip dan diberitakan
tempointeraktif 17/11/2009 dengan judul "Wartawan Diduga Minta Jatah
Saham Krakatau Steel". Kepada media, WINA ARMADA
menyampaikan bahwa dugaan pemerasan dilakukan oleh 30 wartawan yang
umumnya bertugas dan meliput di Bursa Efek Indonesia. Mereka dipimpin
empat wartawan media besar untuk melobi sejumlah pihak guna memperoleh
jatah saham IPO PT Krakatau Steel Tbk, sebagaimana diberitakan
tempointeraktif, 18/11/2010 dengan judul "Dewan Pers Kantongi Nama
Wartawan Pemeras Saham Krakatau Steel" dan "Empat Wartawan
Mengatasnamakan 30 Wartawan, berita Vivanews.com, 18/11/2010. Anggota
DEWAN PERS lainnya, AGUS SUDIBYO, juga membuat pernyataan yang
dipublikasikan tanpa klarifikasi yang memadai. Pernyataannya juga
berubah-ubah dan tidak dapat dipertangungjawabkan kebenarannya, antara
lain "Ada sejumlah wartawan yang meminta hak istimewa untuk membeli
tanpa melalui proses. Jadi bukan minta saham, tapi minta hak istimewa.".
AGUS SUDIBYO menegaskan bahwa laporan pengaduan yang diterima DEWAN
PERS tidak menyebutkan adanya permintaan jatah saham IPO PT Krakatau
Steel TBk melainkan permintaan membeli saham dengan menggunakan hak
istimewa agar tidak melalui mekanisme normal yang terlalu panjang dan
rumit. Pertanyaannya, apakah anggota DEWAN PERS
yang jelas-jelas melangar kode etik (membuat pernyataan hanya dari
laporan lisan dan tanpa klarifikasi) dalam kasus ini telah diberikan
sanksi tegas oleh DEWAN PERS? Selain
dituding meminta hak istimewa, ada juga kasus kedua yang dituduhkan,
yakni oknum wartawan yang meminta dana dari manajemen PT Krakatau Steel
Tbk untuk meredam pemberitaan penjualan saham perdana, seperti
diberitakan Vivanews pada 19/11/2010 dengan judul "Ada yang Meminta Rp
400 juta agar Pemberitaan KS Mereda". Faktanya,
SAYA tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, baik kepada
Menteri Negara BUMN, direksi PT Krakatau Steel Tbk, pihak penjamin
emisi, maupun HENNY LESTARI untuk meminta uang senilai Rp 400 juta.
Belakangan, WINA ARMADA dan AGUS SUDIBYO meralat bahwa yang meminta Rp
400 juta bukan wartawan, namun mereka tidak menarik pernyataan yang
sudah terlanjur diberitakan dan merusak nama baik sekaligus membunuh
karakter dan profesi wartawan yang disebut "PEMERAS".  Tudingan
mengenai permintaan uang sebesar Rp 400 juta itu, seharusnya diadukan
kepada yang berwajib (kepolisian atau KPK), bukan kepada DEWAN PERS yang
fungsinya adalah menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan
Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya
(Peraturan DEWAN PERS Nomor 01/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur
Pengaduan ke Dewan Pers, pasal 1 ayat 1). Berdasarkan
fakta-fakta diatas, DEWAN PERS seolah-olah berperan sebagai
investigator selayaknya polisi, jaksa dan KPK. Padahal menurut
Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS Pasal 15 Ayat 2,
disebutkan DEWAN PERS melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :a.
melindungi kemerdekaan PERS dari campur tangan pihak lainb.
melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;c.
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;d.
memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat     atas kasus-kasus yang berhubungan dengan
pemberitaan pers;e. mengembangkan komunikasi antara pers,
masyarakat, dan pemerintah;f. memfasilitasi organisasi-organisasi
pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan
kualitas profesi kewartawanan;g. mendata perusahaan pers; 3.     
CERITA DIBALIK "CURHAT" HENNY LESTARIPemberitaan
yang membentuk opini, pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter SAYA
sebagai wartawan KOMPAS yang dituduh melakukan "PEMERASAN" untuk
mendapat jatah saham IPO PT Krakatau Steel Tbk, terus bergulir tanpa ada
kesempatan bagi SAYA untuk klarifikasi. Namun setelah Forum Wartawan
Pasar Modal mengeluarkan pernyataan sikap pada 23 November 2010, ada
titik terang dimana DEWAN PERS kemudian membuka ruang untuk konfrontasi
dan klarifikasi. Hal itu juga sesuai dengan permintaan pemimpin redaksi
KOMPAS. Pernyataan sikap yang cukup keras dari
Forum Wartawan Pasar Modal tersebut, akhirnya membuat DEWAN PERS
mengakui keberadaan sosok HENNY LESTARI, sebagai pihak yang membuat
pengaduan informal dibalik berita mengenai wartawan yang diduga 
melakukan "PEMERASAN" saham PT Krakatau Steel Tbk.  Tak
hanya itu, HENNY LESTARI, kemudian membuat surat tertulis kepada Ketua
DEWAN PERS, BAGIR MANAN. Apa isi surat itu? Kepada
YthBapak Bagir MananKetua Dewan Pers Jakarta Dengan Hormat Sehubungan
dengan masalah yang sedang kami hadapi dan meminta bantuan Dewan Pers,
maka bersama surat ini kami menyampaikan keberatan di sebabkan sebagai
berikut : 1. Pada hari Jumat. 12 Nopember, SAYA bertemu dengan
Mas Bambang Harimurti dan Mas Agus di Sushitei Plaza senayan, dimana
pada pertemuan tersebut SAYA sharing mengenai persoalan yang SAYA hadapi
dengan teman wartawan .Dalam pertemuan
tersebut SAYA meminta Dewan Pers untuk : A. Dapat mefasilitasi
kami bertemu secara langsung dengan jajaran pimpinan media Kompas,
Detik, Metro dan Seputar Indonesia dengan harapan dan tujuan
:Membicarakan dan mendiskusikan masalah yang SAYA hadapi dengan mengacu
kepada fakta yang kami punya, untuk bersama jajaaran pimpinan media dan
juga dewan pers mencari jalan keluar terbaik dan proposional sesuai
dengan mengacu pada fakta2 tersebut Dimana dalam pengambilan
putusannya kami menyerah sepenuhnya kepada Dewan Pers dan Pimpinan
masing2 Media, karena harapan kami hanya : 1. Selanjutnya kami
dapat bekerja dengan lebih nyaman tanpa harus merasa tertekan oleh
kondisi apapun 2. Menciptakan pola kerja sama dan hubungan yang
sehat dengan seluruh media B. Mengingat bahwa sejak awal kami
tidak menginginkan terjadi keributkan dalam penyelesaian masalah ini,
maka telah disepakati bersama pada pertemuan , bahwa bentuk penyelesaian
akan dilakukan secara personal dengan mempertemukan satu persatu
jajaran pimpinan media bersama Dewan Pers dalam situasi tertutup dan
TIDAK ADA PEMBERITAAN, untuk menghindari kesimpang siuran informasi atau
dimanfaatkan oleh pihak2 tertentu dengan tujuan lain Dan yang paling
penting sejak awal kami sangat menekankan SAYA menginginkan penyelesaian
ini tercapai secara kekeluargaan. Tetapi kami sangat terkejut
sebelum kami dipertemukan dengan jajaran pimpinan media, kasus ini telah
di publikasikan dibeberapa media : Tempointeraktif, Koran Tempo, pada
hari Kamis , tanggal 18 Nopember den‎ Tetapi
kami sangat terkejut sebelum kami dipertemukan dengan jajaran pimpinan
media, kasus ini telah di publikasikan dibeberapa media :
Tempointeraktif, Koran Tempo, pada hari Kamis , tanggal 18 Nopember
dengan nara sumber Bp Wina , dari Dewan Pers, dimana SAYA juga keberatan
istilah2 yang ada pada media tersebut kurang tepat dipergunakan apabila
mengacu kepada bukti2 yang kami miliki Akibat dari pemberitaan
tersebut , maka pertemuan dengan jajaran pimpinan media dengan Dewan
Pers pada tanggal 19 Nopember , hari Jumat di Sate House Kebon Sirih,
yang dihadiri oleh pimpinan media Kompas, Detik, Metro TV dan Seputar
Indonesia, membuat suasana tidak nyaman buat kami Atas kejadian
diatas maka dengan segala hormat, kami memohon kepada bapak dan seluruh
jajaran Dewan Pers agar selanjutnya dapat membantu kami untuk tetap
menyelesaikan masalah ini dengan bantuan Dewan Pers dengan kembali
kepada kesepakatan awal yaitu menjaga proses penyelesaian dengan cara
kekeluargaan dan tidak diperkeruh dengan kesimpang siuran berita, agar
informasi yang sampai tidak terjadi kesalah kaprahan. Demikian,
kami sangat berterima kasih atas bantuan dan kerjasama yang diberikan. WassalamHenny
Lestari Dengan
fakta-fakta tersebut, SAYA, REINHARD NAINGGOLAN, wartawan HARIAN
KOMPAS, sekali lagi menyatakan tuduhan yang dialamatkan kepada SAYA
adalah TIDAK BENAR, TENDENSIUS dan jelas untuk membungkam daya kritis
SAYA selaku jurnalis yang selama ini meliput di pasar modal.  Meminta
kepada publik dan media massa untuk tidak menghakimi SAYA secara
sepihak dengan membuat berita yang berimbang sesuai prinsip-prinsip dank
ode etik jurnalistik. Meminta
kepada semua insan PERS untuk menyelamatkan KEMERDEKAAN PERS dan DEWAN
PERS dari upaya-upaya adu domba oleh orang/oknum/mafia pers. Jangan
sampai DEWAN PERS justru telah dimanfaatkan untuk pengalihan  isu yang
lebih besar dan lebih penting dari apa yang selama ini kami lakukan
sebagai jurnalis,  yakni membungkam pemberitaan dan menghambat wartawan
dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya agar tidak membongkar dugaan
skandal besar dalam proses IPO PT Krakatau Steel Tbk. Melalui
kesempatan ini, SAYA juga menyampaikan "NOTA KEBERATAN" atas "KEPUTUSAN
DEWAN PERS" yang menyatakan SAYA telah melanggar kode etik dan
penyalahgunaan profesi wartawan untuk mendapatkan saham perdana IPO PT
Krakatau Steel Tbk. "NOTA KEBERATAN" tersebut, sebagai berikut : SAYA
mempertanyakan pelanggaran kode etik jurnalistik sesuai keputuskan
DEWAN PERS yang telah dipublikasikan sejumlah media, pada 1 Desember
2010. Disebutkan SAYA melanggar SK DEWAN PERS Nomor 03/SK-DP/III/2006
tentang Kode Etik Jurnalistik. pasal 6 yang berbunyi "Wartawan Indonesia
tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap." SAYA
sama sekali tidak menyalahgunakan profesi, dalam menulis berita IPO PT
Krakatau Steel Tbk. Pemuatan berita di Harian KOMPAS adalah proses dari
keputusan redaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik dan
dapat dipertanggungjawabkan. SAYA
juga tidak menerima suap dalam bentuk saham atau uang atau dalam bentuk
apapun, sebagaimana yang dituduhkan. SAYA tidak menyalahgunakan profesi
untuk memeras atau meminta diberi kesempatan untuk memperoleh saham PT
Krakatau Steel Tbk.  Bukti
percakapan lewat Blackberry (BB) yang disebut DEWAN PERS menjadi dasar
untuk memvonis SAYA, juga patut dipertanyakan validitas dan legalitasnya
yang SAYA duga merupakan upaya sistematis untuk menjebak SAYA. SAYA
juga memiliki bukti lain percakapan BB dengan HENNY LESTARI, yang
SAYANGNYA tidak diklarifikasi oleh DEWAN PERS.  SAYA
mempertanyakan apakah prosedur penyelidikan dan pengambilan keputusan
(vonis bahwa SAYA melanggar kode etik) oleh  DEWAN PERS telah dilakukan
secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang benar sebagaimana
diatur dalam UU Pers dan Peraturan DEWAN PERS?   SAYA
menilai, Keputusan DEWAN PERS terhadap SAYA, sebagaimana dipublikasikan
media pada 1 Desember 2010, merupakan vonis tanpa proses peradilan.
Sebab, hingga keputusan dikeluarkan, klarifikasi dan konfrontasi
terhadap SAYA dengan HENNY LESTARI, belum tuntas karena yang
bersangkutan meninggalkan ruang konfrontasi pada 24 November 2010.  Saat
itu, DEWAN PERS sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk meminta
HENNY LESTARI tetap berada di ruangan dan melakukan konfrontasi, padahal
keterangannya penting untuk menjadi dasar pertimbangan bagi DEWAN PERS
dalam memproses dugaan pelanggaran kode etik terhadap SAYA. Berdasarkan
fakta ini, sangat jelas jika DEWAN PERS mengambil keputusan yang
menyatakan SAYA melanggar kode etik jurnalis berdasarkan INFORMASI YANG
TIDAK LENGKAP. Dalam hal ini jelas SAYA TELAH MENJADI KORBAN PEMERIKSAAN
YANG TIDAK ADIL.  Dengan
kerendahan hati, SAYA meminta DEWAN PERS untuk melihat kasus ini secara
berimbang dan tidak memvonis SAYA sebelum SAYA memberikan pembelaan.
Sebagai warga Negara dan sebagai jurnalis, SAYA berhak diberikan
kesempatan itu dalam suasana yang adil dan terbuka. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban SAYA kepada publik, kepada KOMPAS dan kepada
keluarga, SAYA siap melakukan debat secara terbuka dengan para pihak
terkait, yakni HENNY LESTARI dan anggota DEWAN PERS yang bertemu HENNY
LESTARI, serta pihak-pihak yang dituduhkan pelapor.  SAYA
berharap, DEWAN PERS tetap menjalankan fungsinya dengan menerapkan azas
praduga tak bersalah, sebelum mengumumkan sebuah keputusan yang pada
akhirnya membunuh hak asasi SAYA, membunuh hak profesi SAYA dan juga
membunuh KEBEBASAN PERS itu sendiri.   Demikian
NOTA KEBERATAN ini, SAYA buat sebagaimana adanya untuk dapat digunakan
sebagai klarifikasi kepada publik, khususnya media massa yang
menyebarkan pemberitaan sepihak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima
kasih. Jakarta, 2 Desember 2010

 
Hormat SAYA,   
 
Reinhard
NainggolanWartawan
HARIAN KOMPAS 
 
Catatan
: Sampai NOTA KEBERATAN ini dikeluarkan, SAYA masih berstatus wartawan
HARIAN KOMPAS.

Facebook: Radityo Djadjoeri
YM: radityo_dj
Twitter: @mediacare
4sq: http://foursquare.com/user/mediacare
 
__._


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar