Jumat, 22 Januari 2010

Pencemaran Laut Batam

Pencemaran Laut Batam

Walhi Desak Pemerintah Segera Tangani Pencemaran Laut Batam*

Ani Purwati -

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Pemerintah segera
mengambil tindakan cepat, tepat dan menyeluruh dalam penanganan puluhan ton
limbah minyak hitam yang berasal dari kapal tanker yang mencemari pesisir
pantai di kawasan Tanjung Bemban, Kecamatan Batu Besar, Batam, Kepulauan
Riau.

"Tumpahan minyak di perairan batam sudah berulang kali terjadi. Pemerintah
harus mengambil tindakan tegas dari pemerintah agar ada efek jera dari para
pemilik kapal. Kalau penanganannya hanya membersihkan limbah minyak saja
tentu akan berulang terus," kata Carmelita Mamonto, Pengkampanye Pesisir dan
Laut Walhi di Jakarta kepada
http://www.facebook.com/l/a079c;beritabumi.or.id (21/1).

Carmelita Mamonto, mengatakan bahwa laut yang tercemar oleh tumpahan minyak
akan mengakibatkan gangguan pada fungsi ekosistem pesisir laut. Organisme
aquatik pantai seperti terumbu karang, hutan mangrove dan ikan akan
terganggu. Organisme yang tidak mampu menghindar dari wilayah tercemar akan
mengalami akumulasi minyak dalam tubuhnya. Area bertelur ikan pun terganggu.

Tak hanya itu, berbagai jenis udang dan ikan akan beraroma minyak sehingga
mutunya akan menurun. Dengan adanya gelombang, arus dan pergerakan massa air
pasang surut, residu minyak akan tersebar dengan cepat.

"Bila tidak ditangani dengan segera, pencemaran limbah minyak ini akan
membawa dampak kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi ikan yang
tercemar," kata Mamonto.

Menurutnya, pencemaran laut oleh tumpahan minyak bukan hal baru lagi di
Indonesia. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2009, pencemaran minyak terjadi
berulangkali di Kepulauan Seribu. Hal ini dikarenakan tidak adanya
penanganan serius dari pemerintah. Masyarakat pesisir terutama nelayan terus
menjadi korban atas ketidakseriusan Pemerintah dalam mengurus sumberdaya
perairannya.

Untuk itu Walhi mendesak Pemerintah agar segera mengambil langkah tegas
dalam penanganan pencemaran limbah minyak di perairan Batam. Keterlibatan
berbagai instansi pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalisasi kerugian
masyarakat dan kerusakan lingkungan laut karena dampak tumpahan minyak
sangatlah luas. Pemilik kapal wajib menanggulangi terjadinya keadaan darurat
tumpahan minyak di laut yang bersumber dari kapalnya, seperti yang tercantum
dalam Peraturan Presiden No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan
Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

"Kesungguhan Pemerintah dalam melindungi laut dan keberpihakan terhadap
masyarakat harus menjadi titik tolak dalam penanganan pencemaran minyak di
laut" kata Mamonto.

Sementara itu dalam diskusi bersama wartawan di Jakarta (21/1), Ilyas
Arsyad, Deputi Bidang Penaatan Lingkungan Kementerian *Lingkungan
Hidup *mengatakan
bahwa pencemaran di kawasan perairan itu sudah terjadi dari tahun ke tahun.
"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana agar di tahun-tahun depan
tidak terjadi lagi," kata Arsyad.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) sudah melakukan verifikasi data di
lapangan. Pencemaran limbah di kawasan ZEE itu sebesar 20 ton lebih dengan
luas 400 m2. Bersama pemerintah setempat, masyarakat dan LSM KLH telah
melakukan upaya *clean up* sejak Senin lalu dan diharapkan akan selesai
setelah 8 hari. KLH juga sudah menyusun kerjasama dengan TNI AL untuk
mengatasi masalah pencemaran laut tersebut.

Dalam mengatasi berbagai macam masalah lingkungan hidup termasuk pencemaran,
KLH juga telah menyempurnakan UU No. 23 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebelumnya yang mengandung multitafsir dengan pembangunan sistem
melalui UU No. 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH). Dengan bekerjasama dengan Mahkamah Agung, KLH melakukan peningkatan
kemampuan hakim lingkungan hidup. Dalam hal ini hakim akan mendapatkan
sertifikat lingkungan hidup dan mendapatkan kemampuan lebih mendalam tentang
pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup
--------------------

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar